Percagama: Anggara Rumah Tangga PERCASI 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan pelengkap dari Anggaran Dasar yang bertujuan

untuk memberikan penjelasan dan rincian dalam rangka pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dasar

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Pasal 2

Bimbingan. Koordinasi dan Pengawasan

2.1. PERCASI membina dan mengoordinasi setiap dan seluruh kegiatan olahrag catur di

Indonesia dengan merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan olahraga catur

baik di dalam maupun di luar negeri.

2.2. Di dalam rangka menjalankan pembinaan dan pengoordinasian sebagaimana

dimaksud Pasal 2 ayat 1 di atas, PERCASI melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Membimbing dan membantu setiap PERCAS I Provinsi, PERCASI

Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan.

b. Mengambil keputusan dan tindakan mengenai setiap dan segala persoalan

yang tidak dapat diselesaikan oleh PERCASI Provinsi, PERCASI

Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan.

c. Bertindak sebagai coordinator perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan

olahraga catur, khususnya kegiatan yang bersifat nasional, regional, dan dunia

d. Memberikan dukungan teknis penyelenggaraan kejuaraan atau turnamen di

daerah-daerah yang pengaturan dan kriterianya dituangkan dalam Peraturan

tersendiri.

e. Mengawasi agar setiap dan seluruh PERCASI Provinsi, dan atau PERCASI

Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan, tidak melakukan kegiatan atau

tindakan yang merugikan kepentingan PERCASI pada khususnya dan

kepentingan olahraga catur pada umumnya.

f. Menyelenggarakan dokumentasi setiap aktivitas olahraga catur dengan sebaik-

baiknya.

g. Mengatur serta mengoordinasikan pembagian tugas dan wewenang antara PB

PERCASI, PERCASI Provinsi, PERCASI Kabupaten/Kota dan PERCASI

Kecamatan.

h. Mengatur dan mengoordinasi hubungan organisasi dan administrasi antara PB

PERCASI dengan setiap dan seluruh anggotanya, baik ditingkat provinsi,

tingkat kabupaten/kota maupun tingkat kecamatan.

i. Tindakan dan atau kegiatan lainnya sepanjang hal tersebut diperlukan sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan olahraga catur.

Pasal 3

Hubungan Luar Negeri

3.1. PERCASI menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi catur tingkat

regional/dunia dan mewakili Indonesia dalam organisasi-organisasi catur tingkat

regional/dunia dimaksud.

Pasal 4

Bantuan Kepada Pemerintah

4.1. PERCASI membantu Pemerintah dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan

umum keolahragaan catur nasional.

4.2. PERCASI menjalin hubungan yang seerat-eratnya dengan semua Instansi/lembaga

pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta, baik di pusat maupun daerah.

BAB II

LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 5

Lambang

5.1. Lambang PERCASI yang dirinci pada lampiran A memiliki ukuran perbandingan

sebagai berikut:

a. Diameter lambang = 9.0 Satuan

b. Jarak lambang dengan tulisan GENS UNA SUMUS = 2.0 satuan

c. Panjang tulisan GENS UNA SUMUS = 13 satuan

5.2. Lambang PERCASI digunakan pada berbagai sarana terasuk :

a. Bendera PERCASI, bendera P ERCASI Provinsi, bendera PERCASI

Kabupaten/Kota dan bendera PERCASI Kecamatan

b. Papan Nama PERCASI, PERCASI Provinsi, PERCASI Kabupaten/Kota dan

PERCASI Kecamatan

c. Badge PERCASI, PERCASI Provinsi, PERCASI Kabupaten/Kota dan PERCASI

Kecamatan

d. Lencana (Pin) PERCASI, PERCASI Provinsi, P ERCASI Kabupaten/Kota dan

PERCASI Kecamatan

5.3. Penggunaan lambang PERCASI pada bendera PERCASI, bendera PERCASI

Provinsi, bendera PERCASI Kabupaten/Kota dan PERCASI kecamatan, diatur dalam

Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga ini.

5.4. Rincian lambang PERCASI untuk papan nama PB PERCASI, PERCASI Provinsi,

PERCASI Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan, diatur seperti tertera pada

lampiran E, lampiran F, dan lampiran G yang merupakan bagian integral dan tidak

terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

5.5. Rincian lambang PERCASI untuk badge sepert i tertera pada lampiran H yang

merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 6

Bendera PERCASI

6.1. Bendera PERCASI dasarnya warna biru muda tanpa batas pinggir dengan ukuran :

a. untuk diluar ruang : panjang 300 cm; lebar 200 cm

b. untuk di dalam ruang : panjang 135 cm; lebar 90 cm

6.2. lambang PERCASI tertera di tengah bendera dengan ukuran (lihat rincian pada

Lampiran B, C, dan D)

6.3. Bendera PERCASI Provinsi, Kbupaten/Kota dan Kecamatan, dicantumkan pada

bagian kiri atas bendera PERCASI dan berdasar warna Provinsi, Kabupaten/Kota

atau Kecamatan masing-masing dengan ukuran seperampat ukuran bendera

PERCASI seperti tersebut pada butir 6.1 (a) dan 6.1. (b)

6.4. Bentuk dan ukuran bendera PERCASI, PERCASI Provinsi, PERCASI

Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan adalah seperti tertera pada lampiran B,

lampiran C, dan lampiran D, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan

dari Anggaran Rumah Tangga ini.

6.5. Dalam hal bendera PERCASI dikibarkan bersama-sama dengan bendera Merah

Putih, bendera PERCASI harus berada di sebelah kanan bendera Merah Putih dilihat

dari sudut pemirsa dengan tinggi tiang 30 cm (diluar ruang) atau 20 cm (di dalam

ruang) di bawah bendera Merah Putih kecuali diatur lain oleh protokoler Negara.

6.6. Dalam hal bendera PERCASI Provinsi, dan bendera PERCASI Kabupaten/Kota

dikibarkan bersama-sama dengan bendera PB PERCASI, bendera Provinsi, bendera

Kabupaten/Kota harus berada di sebelah kanan bendera PB PERCASI dilihat dari

sudut pandang pemirsa dengan tinggi tiang 30 cm (di luar ruang) atau 20 cm (di

dalam ruang) di bawah bendera PERCASI kecuali diatur lain oleh protokoler.

6.7. Dalam hal bendera Pengurus Besar PERCASI Provinsi, bendera PERCASI

Kabupaten/Kota atau bendera PERCASI Kecamatan dikibarkan bersama-sama,

susunan letak bendera diurut dari sebelah kiri berdasarkan abjad nama Provinsi,

nama Kabupaten/Kota dan nama Kecamatan.

6.8. Dalam hal pelaksanaan defile, bendera PB PERCASI akan berada di belakang

bendera Merah Putih di susul oleh bendera PERCASI Provinsi, Kabupaten/Kota dan

Kecamatan.

Pasal 7

Hak Atas Kekayaan Intelektual Atribut PERCASI

7.1. PERCASI adalah pemegang hak atas kekayaan intelektual lambang PERCASI dan

bendera PERCASI. Setiap penggunaan lambang PERCASI dan bendera PERCASI,

di luar kepentingan langsung PERCASI, harus mendapat izin tertulis dari Pengurus

Besar PERCASI.

7.2. Setiap Organisasi yang berafiliasi pada PERCASI berkewajiban melindungi hak atas

kekayaan intelektual lambang PERCASI dan bendera PERCASI.

7.3. Penggunaan lambang PERCASI dan bendera PERCAS I untuk pembuatan iklan atau

kepentingan mendapat keuntungan, menjadi hak sepenuhnya PERCASI.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Keanggotaan

8.1. Anggota PERCA SI terdiri atas anggota biasa dan anggota kehormatan

8.2. Anggota biasa ialah induk-induk organisasi catur tingkat Provinsi, tingkat

Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

8.3. Anggota Kehormatan terdiri atas para donator dan sponsor t etap PERCASI.

8.4. Yang dimaksud dengan induk organisasi catur ialah organisasi catur yang membina

dan mengoordinasi olahraga catur pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota

dan/atau Kecamatan.

8.5. PERCASI hanya mengakui satu induk organisasi catur untuk setiap tingkat Provinsi,

Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan.

8.6. Organisasi PERCASI pada tingkat Pusat disebut Pengurus Besar disingkat “PB”

8.7. Organisasi PERCASI pada tingkat P rovinsi disebut Pengurus Provinsi PERCASI

disingkat “PengProv”

8.8. Organisasi PERCASI pada tingkat Kabupaten/Kota disebut P engurus Kabupaten

PERCASI /Kota disingkat “PengKab/PengKot”

8.9. Organisasi PERCASI pada tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan

PERCASI disingkat “PengCam”

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota

9.1. Setiap anggota biasa padaa hakekatnya mempunyai hak sebagai berikut :

a. Mengikuti setiap kegiatan PERCASI, termasuk MUSYAWARAH, RAKER,

Penataran, Seminar, dan Kejuaraan PERCASI.

b. Turut serta mengelurkan hak suara dalam setiap kegiatan.

c. Memilih dan dipilih

d. Memint a penjelasan mengenai kebijakan PERCASI

e. Memakai lambang PERCASI.

9.2. Setiap anggotaa kehormatan mempunyai hak seperti anggota biasa sebagaimana

diatur dalam Pasal 9.1. di atas, kecuali hak untuk mengikuti Kejuaraan-Kejuaraan

PERCASI

9.3. Setiap anggota tanpa memandang jenis keanggotaannya sebagaimana dirinci dalam

Pasal 9.1. berkewajiban untuk :

a. Tunduk dan patuh kepada setiap dan seluruh Anggaran Dasar/ Anggaran Ruah

Tangga, Keputusan Munas/ Rakernas/ Perturan Organisasi PERCASI, Peraturan

Pengurus Besar PERCASI dan Keputusan Ketua Umum PB PERCASI.

b. Mendukung setiap kegiatan PERCASI, baik kegiatan yang bersifat Nasional,

Regional maupun dunia

c. Membayar iuran anggot a sesuai ketentuan yang berlaku/ diberlakukan oleh

Peraturan Organisasi PERCASI

d. Melaksanakan kegiatannya secara teratur sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

e. Melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada PB PERCASI secara teratur.

f. Mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Musyawarah, Rapat Kerja, dan kegiatan

lain yang berkaitan dengan upaya pembinaan olahraga catur.

9.4. Setiap anggota biasa wajib melaksanakan Kejuaraan Provinsi, Kejuaraan

Kabupaten/Kota maupun Kecamatan, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta

melaporkannya kepada induk organisasi setingkat diatasnya.

9.5. Kejuaraan Nasional adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar yang

diikuti oleh Pengurus Provinsi PERCASI dan anggotanya.

9.6. Kejuaraan Nasional meliputi Kejuaraan Senior, Junior dan Wanita, yang ditentukan

oleh Pengurus Besar dan diikuti oleh seluruh Pengurus P rovinsi PERCASI dan

anggotanya.

Pasal 10

Persyaratan Menjadi Anggota

10.1. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa, harus dipenuhi setiap dan seluruh

persyaratan keanggotaan sebagai berikut :

a. Organisasi olahraga catur tersebut telah mempunyai Pengurus Tingkat Provinsi

dan/atau Pengurus Tingkat Kabupaten/Kota.

b. Organisasi tersebut merupakan satu-satunya organisasi yang membina dan

mengoordinasi olahraga catur di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

tempatnya berada.

c. PengProv, PengKab/PengKot, maupun PengCam tersebut telah

menyelenggarakan Kejuaraan Catur di wilayahnya minimal satu kali

d. PengProv, PengKab/PengKot maupun PengCam tersebut telah mendapat

pengakuan dari KONI setempat.

10.2. Yang dimaksud dengan Pengurus Provinsi PERCAS I yang memenuhi persyaratan

adalah sebagai berikut :

a. Telah mempunyai paling sedikit 2 (dua) Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI

masing-masing lengkap dengan pengurus yang telah berfungsi dengan baik.

b. Setiap PengKab/PengKot dimaksud Pasal 10.2. (a) di atas masing-masing telah

mempunyai paling sedikit 2 (dua) Pengurus Kecamatan/Perkumpulan/Klub atau

yang setingkat, masing-masing lengkap dengan pengurusnya yang telah

berfungsi dengan baik.

c. Hal-hal tersebut pada Pasal 10.2 (a) dan (b) di atas harus mendapat konfirmasi

tert ulis dari Pengurus Kabupat en/Kota PERCASI.

d. Untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan, seseorang harus sudah

berjasa kepada PERCASI, baik dengan dedikasinya yang tanpa cacat sebagai

pengurus, pemain, wasit, pelatih atau telah memberikan sumbangan sejulah

tert entu dan dikukuhkan oleh Munas/Musda atau Rakernas/Rakerda PERCASI .

Pasal 11

Tata Cara Permohonan Menjadi Anggota

11.1. Organisasi catur yang ingin menjadi anggota, wajib mengajukan surat permohonan

rangkap 3 (tiga) kepada PERCASI sesuai tingkatannya, dilampiri dokumen

sebagaimana dirinci pada Pasal 9 dan Pasal 10.

11.2. Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 11.1 di atas,

PERCASI berkewajiban untuk meneliti dan melakukan verifikasi apakah permohonan

dimaksud serta lampirannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Apabila

semua persyaratan sebagaimana dirinci pada Pasal 10 telah dipenuhi, organisasi

catur tersebut ditetapkan menjadi calon anggota. Calon anggota belum memiliki hak

dan kewajiban sebagaimana dirinci pada Pasal 9. Apabila masih ada persyaratan

yang belum dipenuhi, PERCASI dalam wakt u paling lambat 30 (tiga puluh) hari

terhitung tanggal surat permohonan diterima, wajib memberitahukan kepada

pemohon tentang hal tersebut dan meminta agar pemohon segera melengkapi.

11.3. Surat permohonan yang telah memenuhi seluruh persyaratan, akan diteruskan oleh

PERCASI kepada Munas/Musda atau Rakernas/Rakerda terdekat.

Pasal 12

Tata Cara Penerimaan Menjadi Anggota

12.1. Munas/Musda atau Rakernas/Rakerda mempertimbangkan permohonan serta

lampirannya dan menilai pertimbangan yang diberikan oleh Pengurus PERCASI.

12.2. Munas/Musda atau Rakenas/Rakerda memut uskan diterima atau tidaknya

permohonan. Apabila permohonan diterima, maka Munas/Musda atau

Rakernas/Rakerda menentukan jenis keanggotaan.

12.3. Keputusan Munas/Musda atau Rakernas/Rakerda tentang diterima atau tidaknya

calon anggota sebagaimana dimaksud Pasal 12.2 di atas secara resi diberitahukan

oleh Pengurus PERCASI kepada calon anggota bersangkutan paling lambat dalam

waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan itu diambil, dan

tembusannya diberikan kepada :

a. Seluruh anggota PERCASI

b. Calon anggota bersangkutan

c. Instansi KONI terkait.

Pasal 13

Kehilangan Status Keanggotaan

13.1. Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana di atur dalam Pasal 10 di atas tidak

dipenuhi, Musyawarah atau Rapat Kerja PERCASI memutuskan hilangnya status

keanggotaan.

13.2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 13.1 di atas

mengakibatkan anggota dimaksud kehilangan setiap dan seluruh hak serta

kewajibannya, baik di tingkat pusat maupun tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan

kecamatan.

13.3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaannya, berlakulah setiap dan seluruh

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang persyaratan

penerimaan anggota.

13.4. Status keanggotaan berakhir dengan Keputusan Musya warah atau Rapat Kerja yang

diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Pengurus PERCASI, kecuali

kehilangan keanggotaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12.1 (a), (b) dan (d)

Anggaran Dasar.

13.5. Keputusan mengenai berakhirnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal

13.1 di atas hanya dapat dijatuhkan apabila kepada anggota dimaksud telah

diberikan peringatan tertulis sebelumnya oleh Pengurus PERCASI

Pasal 14

Pemberhentian Sementara Oleh Pengurus Besar PERCASI

14.1. Dalam hal mendesak, Pengurus PERCASI dapat menjatuhkan pemberhentian

sementara terhadap anggotanya dengan terlebih dahulu memberikan surat

peringatan. Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepada

Musyawarah atau Rapat Kerja terdekat untuk dipertimbangkan dan diputuskan.

14.2. Apabila Pengurus PERCASI berniat melakukan pemberhentian sementara, sebelum

tindakan dijatuhkan harus diberikan kesempat an kepada yang bersangkutan

membela diri di hadapan Musyawarah atau Rapat Kerja terdekat.

14.3. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 6 (enam)

bulan, dan apabila tidak oleh Pengurus, ada tindakan lanjutan yang dilakukan

pemberhentian sementara gugur dengan sendirinya.

Pasal 15

Dasar Pemberhentian Sementara

Adapun dasar-dasar pemberhentian sementara adalah sebagai berikut :

15.1. Anggota bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap satu atau beberapa

ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga PERCASI dan atau

Peraturan Organisasi PERCASI yang berlaku.

15.2. Anggota bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan olahraga

catur nasional di dalam maupun luar negeri.

Pasal 16

Pembelaan Diri Dan Rehabilitasi

16.1. Anggota yang telah diberhentikan sementara oleh Pengurus PERCASI, diberi hak

mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapat Musyawarah atau Rapat

Kerja P ERCASI yang terdekat. Apabila pembelaan diri yang disampaikan diterima

oleh Rapat, anggota dimaksud direhabilitasi kembali.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 17

Pembagian Tugas Dan Kewajiban Pengurus Besar PERCASI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan terkoordinasi,

maka diantara Pengurus PB PERCASI secara garis besar diadakan pembagian tugas dan

tanggung jawab, sehingga akan dicapai hasil kerja yang maksimal.

Pasal 18

Tugas Dan Kewajiban Ketua Umum PB PERCASI

18.1. Merupakan pemegang Kekuasaan t ertinggi dala memimpin PB PERCASI

18.2. Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga

catur.

18.3. Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga

catur yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggotanya.

18.4. Bertindak untuk dan atas nama PB PERCASI, dalam berhubungan dengan pihak

ketiga.

18.5. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan MUNAS,

RAKERNAS, Rapat Pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat

dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik.

18.6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadsa MUNAS.

Pasal 19

Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Umum I PB PERCASI

19.1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya.

19.2. Mewakili Ketua Umum bila berhalangan

19.3. Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan Bidang Pembinaan Prestasi, Bidang

Penelitian dan Pengembangan

19.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

19.5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 20

Tugas dan Kewajiban Wakil Ketua Umum II PB PERCASI

20.1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya.

20.2. Mewakili Ketua Umum bila berhalangan.

20.3. Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan Bidang Organisasi, Bidang Hubungan

Luar Negeri dan Bidang Dana.

20.4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

20.5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Pasal 21

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal PB PERCASI

21.1. Mewakili Ketua umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan. Mengoordinasi

dan mengarahkan kegiatan kerja Sekretariat Jenderal.

21.2. Mengoordinasi dan bertanggung jawab atas semua kegiatan administrasi di

lingkungan PB. PERCASI.Mengoordinasi dan mengarahkan kegiatan Bidang Dana.

Bidang Media dn Promosi dan Staf Khusus.

21.3. Mendukung seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional bidang-

bidang dan komisi di lingkungan PB PERCASI.

21.4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan, personil, pembinaan material,

perlengkapan dn kegiatan pembinaan kerumah tanggaan PB PERCASI.

21.5. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat-rapat Pengurus PB

PERCASI.Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat Jenderal secara periodik.

21.6. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap MUNAS, RAKERNAS, dan

Rapat-rapat lain yang dilaksanakan Panitia Pelaksana. Menjadi pendamping dan

narasumberpada setiap MUNAS, RAKERNAS dan rapat-rapat lain.

21.7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

21.8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 22

Tugas Dan Kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal PB PE RCASI

22.1. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan. Membantu Sekretaris Jenderal

dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan kegiatan didasarkan pada

pembagian tugas oleh Sekretaris Jenderal, yaitu :

a. Menyusun rencana program kerja Sekretariat Jenderal secara periodic.

b. Membantu Sekretaris Jenderal dla upaya pembinaan personil, material, dan

dukungan fasilitas

c. Menyusun laporan Sekretariat Jenderal secara periodic.

e. Mengoordinasi tugas dan dukungan kepada setiap Bidang dan Komisi.

f. Mengoordinasi dan meningkatkan kerja sama dengan setiap anggota dan

PERCASI Provinsi. Mempersiapkan dan membawahi/mengetuai Panitia

Pelaksana set iap MUNAS, RAKE RNAS dan Rapat pleno, sesuai jadwal dan

ketentuan yang berlaku.

g. Menjadi narasumber dalam setiap kegiatan MUNAS, RAKERNAS, dan Rapat-

rapat lain.

h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

Tugas dan Kewajiban Bendahara PB PERCASI

23.1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan

keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Menyusun rencana

anggaran pendapatan dan belanja PERCASI bekerja sama dengan Bidang Dana.

23.2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.

Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

23.3. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik.

Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap MUNAS, RAKERNAS. Dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 24

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Organisasi PB PERCASI.

24.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi. Mengoordinasi penyusunan

rancangan program kerja PERCASI dalam Bidang Organisasi.

24.2. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam Bidang Organisasi.

Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan

organisasi anggota dan PERCASI Provinsi.

24.3. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Organisasi pada setiap MUNAS,

RAKERNAS, dan Rapat anggota.

24.4. Memberikan pengarahan di Bidang Organisasi dalam setiap MUNAS dan MUS PROV

yang dilaksanakan oleh PERCASI Provinsi.

24.5. Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Organisasi secara periodik. Dalam

melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum

24.6. Memberi dan menerima saran dalam penerbitan organisai.

24.7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum.

Pasal 25

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB PERCASI

25.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Pembinaan Prestasi. Mengoordinasi

pelaksanaan program kerja PB PERCASI dalam Bidang Pembinaan Prestasi.

25.2. Mengoordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Pembinaan prestasi

dalam rangka kegiatan olahraga catur tingkat nasional dan internasional.

25.3. Mengoordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota

PERCASI dalam bidang pembinaan prestasi.

25.4. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap

MUNAS, RAKERNAS, dan Rapat Pleno.

25.5. Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap Kejuaraan

Provinsi yang dilaksanakan oleh PERCASI Provinsi atau Kejuaraan Nasional yang

dilaksanakan oleh anggota.

25.6 Berkoordinasi dengan bidang terkait untuk pengiriman atlit

25.6 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada Wakil

Ketua Umum...

Pasal 26

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PB PERCASI

26.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Hubungan Luar Negeri.

26.2. Mengoordinasi setiap kegiatan yang berhubungan dengan Luar Negeri.

26.3. Mengadakan koordinasi dan memelihara hubungan baik dengan induk organisasi

catur nasional Negara lain dan organisasi catur regional/dunia

26.4. Mengusahakan bantuan teknis dari Negara atau organisasi keolahragaan

regional/dunia.

26.5. Mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PERCASI dalam Bidang

Hubungan Luar Negeri.

26.6. Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Hubungan Luar Negeri secara periodic.

26.7 Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang hubungan Luar Negeri pada setiap

MUNAS,RAKERNAS dan rapat-rapat lain.

26.8 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum II

Pasal 27

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PB PERCASI

27.1. Membantu Ketua Umum dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan.

27.2. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja PERCASI dalam Bidang

Penelitian dan Pengembangan.

27.3. Mengoordinasi setiap kegiatan dalam bidang Penelitian dan Pengembangan.

Mengoordinasi setiap kegiatan anggota PERCA SI Provinsi dalam Bidang Penelitian

dan Pengembangan.

27.4. Mengoordinasi kegiatan Komisi Catur di Sekolah serta Komisi Pelatihan dan

Penataran.

27.5. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan pada

setiap MUNAS, RAKERNAS, dan Rapat-rapat lain.

27.6. Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan secara

periodik.

27.7. Merencanakan, menyusun, dan mengoperasikan database olahraga catur nasional.

Dlam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum

27.8. Menyusun mekanisme kriteria pencalonan pengiriman atlit ke turnamen internasional

dan penetapan Tim Nasional;

27.9. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Pasal 28

Ketua Bidang Dana dan Usaha.

28.i A

lokasi dana untuk kegiatan di dalam negeri;

28.1. Membantu Ketua Umum dalam bidang penggalian dana dengan melakukan usaha-

usaha yang sah. Mengoordinasikan acara-acara dalam arti kata seluas-luasnya

dalam rangka rencana penghimpunan dana. Mengadakan koordinasi dengan

Bendahara dalam menyusun anggaran dan pendapatan PB PERCASI.

28.2. Bertanggung jawab dalam menyusun laporan Bidang Dana dan Usaha.

28.3. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Dana dan Usaha pada setiap

MUNAS,RAKERNAS, dan Rapat Pleno.

28.4. Mengoordinasi penyusunan program kerja dan laporan Bidang Dana dan Usaha

secara periodik.

28.5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 29

Komisi

29.1. Komisi merupakan bagian dari Pengurus yang membantu bidang-bidang dalam

melaksanakan tugasnya.

29.2. PB PERCASI dapat mempunyai beberapa Komisi sebagai berikut :

a. Komisi Media dan Promosi

b. Komisi Pertandingan dan Liga

c Komisi Catur di Sekolah

d. Komisi Kualifikasi dan Rating.

e. Komisi Peraturan dan Perwasitan

f. Komisi Pelatihan dan Penataran

g. Komisi Disiplin

Pasal 30

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Pertandingan dan Liga PB PERCASI.

30.1. Membantu Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dalam Pertandingan dan Liga PB

PERCASI.

30.2. Mengoordinasikan penyusunan program kerja PERCASI mengenai Pertandingan dan

Liga.

30.3. Mengadakan koordinasi dengan Bidang Pembinaan Prestasi dalam menyusun

rencana.

30.4. Bertanggung jawab untuk menyusun laporan Bidang Pertandingan dan Liga.

30.5. Bertindak sebagai narasumber dalam Bidang Pertandingan dan Liga pada setiap

MUNAS, RAKERNAS dan Rapat-rapat lain.

30.6. Mengoordinasi penyusunan program kerja dan laporan Komisi Perandingan dan Liga

secara periodik.

30.7. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua Bidang Pembinaan

Prestasi.

30.8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Pembinaan

Prestasi.

Pasal 31

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Media dan Promosi PB PE RCASI

31.1. Membantu Ketua Umum dalam mempromosikan dan memasyarakatkan catur’.

31.2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan program kerja PB PERCASI dalam

mempromosikan.

31.3. Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang promosi.

31.4. Mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan promosi anggota

(Pengprov, Pengkab/Pengko, Percam, Klub).

31.5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

31.6. Bertindak sebagai narasumber dalam mempromosikan pada setiap kegiatan PB

PERCASI;

31.7. Dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dan bertanggungjawab pada

Wakil Ketua Umum ....

Pasal 32

Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Humas

Membantu Ketua UmumWakil Ketua…. dalam bidang media

Mengkoo rdinasikan penyusunan rancangan program kerja PB PERC ASI

dalam bidang media

Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum/Wakil Ketua …..dalam

bid ang media.

Mengkoo rdinasikan semua kegi atan yang berkaitan dengan medi a

Bertindak sebgai nara sumber dal am kegiatan-kegiatan yang dilakukan

PB PERCAS I berkaitan dengan media

Mengkoo rdinasikan pelaksan aan tugas sehari -h ari dan menyiapkan Pusat

S istem Informasi Ol ahraga Catur

Dalam melaksanakan tugasnya berkoordi nasi dan bertan ggung jawab

k epada Ketua Umum/Wakil Ketua

….

Tugas dan Kewajiban Komisi Catur di Sekolah

32.1. Melakukan penelitian dan pembakuan metode kepelatihan olahraga catur di sekolah.

Melakukan penelitian dan pembakuan metode perencaan, pembangunan dan

pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga catur.

32.2. Melakukan penelitian dan pebakuan metode kedokteran olahraga catur, sports

psychology, sport nutrition, sport medicine dan lainnya.

32.3. Menyelenggarakan penelitian olahraga (fisik olahragawan, peralatan, perlengkapan

olahraga dan lainnya)

32.4. Mengoordinasi dan mendayagunakan para ahli untuk peningkatan prestasi olahraga

catur dikalangan pelajar.

32.5. Memberikan bimbingan kepelatihan olahraga catur terhadap guru-guru sekolah.

32.6. Dalam pelaksanakan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Ketua Bidang

Penelitian dan Pengembangan.

32.7. Memberi pendapat/rekomendasi mengenai setiap permasalahan yang menyangkut

Catur di Sekolah.

32.8. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung ja wab kepada Ketua Bidang Penelitian

dan Pengembangan.

32.9. Bekerjasama dengan instansi terkait (Kemendiknas) dalam menyelenggarakan

pertandingan catur Nasional dan Int ernasional

Pasal 33

Tugas dan Kewajiban Komisi Kualifikasi dan Rating

33.1. Memantau serta mepelajari Ketentuan dan Peraturan FIDE mengenai perolehan

Gelar master serta tingkatannya.

33.2. Merekomendasikan perbaikan untuk ketentuan dan Peraturan mengenai perolehan

gelar Master serta tingkatannya.

33.3. Menyusunan rating nasional setiap 6 bulan sekali (Januari dan Juli)

33.4. Merekomendasikan nama-nama pemain yang sudah berhak memperoleh gelar.

33.5. Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada K etua Bidang Peraturan

dan perwasitan’

Pasal 34

Tugas dan Kewajiban Bidang Peraturan dan Perwasitan

34.1 Memantau serta memperhatikan Wasit-wasit yang siap ditugaskan dalam turnamen-

turnamen.

34.2 Merekomendasikan Wasit-wasit yang akan ditugaskan dalam turnamen-turnamen.

34.3 Meninjau dan mengevaluasi tempat Kejurnas dan PON yang berkaitan dengan

persiapan pertandingant

34.4 Memantau serta memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para wasit.

34.5 Merekomendasikan honor Wasit dalam setiap turnamen.

34.6 Membuat Peraturan pertandingan yang diperlukan untuk suatu turnamen.

34.7 Membuat dan menyusun materi untuk penataran wasit.

34.8 Bertindak sebagai instruktur penataran wasit.

34.9 Mempelajari dan merekomendasikan perbaikan Ketentuan serta Peraturan perolehan

Gelar wasit serta tingkatannya.

34.10 Merekomendasikan nama-nama wasit yang sudah berhak mendapatkan gelar;

34.11 Mengevaluasi dan merekomendasikan tingkat kualifikasi wasit;

34.12 Secara berkala memberi laporan dan bertanggung jawab kepada Wakil ketua

Umum...

Pasal 35

Tugas dan Kewajiban Komisi Disiplin

35.1. Membuat Peraturan-peraturan tentang f air-flay, disiplin/etika bagi para pecatur, wasit,

pelatih dan panitia.

35.2. Menerima laporan dari Wasit, Inspektur Pertandingan, Panitia dan Pecatur mengenai

masalah yang timbul dalam suatu pertandingan, serta memproses dan menindak

lanjuti laporan tersebut.

35.3. Mengajukan usulan sanksi kepada Dewan Kehormatan Pecatur bagi atlet, wasit,

pelatih atau Panitia yang melanggar ketentuan serta melaporkannya kepada PB

PERCASI.

35.4. Komisi disiplin bertugas mengawasi jalannya suatu pertandingan, serta memberikan

rekomendasi tentang pertandingan dimaksud.

Pasal 36

Tugas dan Kewajiban Bidang Kepel atihan

36.1. Menyiapkan rencana program penataran pelatih.

36.2. Melaksanakan penataran pelatih, dan personil pendukung olahraga catur lainnya

dengan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan peralatan terbaru.

36.3. Menyusun criteria, klasif ikasi, dan standardrsasi pelatih nasional.

36.4. Memberikan tanda kecakapan (sertifikasi) pelatih nasional. Menginventaris seluruh

pelatih nasional cabang olahraga catur.

36.5. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh dan bertanggung

jawab kepada Wakil Ketua Umum... ..

36.6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun rencana kepelatihan

36.7. Melakukan penataan penjenjangan pelatih

Pasal 37

Tugas dan Kewajiban Staf Khusus

37.1. Staf Khusus dibentuk untuk tugas-tugas khusus yang diperlukan oleh PB PERCASI.

37.2. Dalam melaksanakan tugasnya, menerima instruksi dari Ketua Umum, Sekjen atau

Wakil-wakil Ketua Umum.

37.3. Membantu Panitia suatu event yang berkaitan dengan para pemain.

Pasal 38

Tugas dan Kewajiban dewan Pengawas Keuangan PB PERCASI

38.1. Membantu Ketua Umum PB PERCASI dalam pemeriksaan semua kegiatan

keuangan PB PERCASI baik penerimaan maupun pengeluaran oleh Pengurus PB

PERCASI atau program-program yang pendanaannya dibiayai PB PERCASI.

38.2. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Keuangan PB PERCASI harus

mangacu kepada pedoman kerja Internal Audit (Audi Charter)

38.3. Secara periodik melakukan pemeriksaan keuangan PB PERCASI dan melaporkan ke

Ketua Umum PB PERCASI, yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan.

Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepad Ketua Umum PB PERCASI

mengenai segala sesuatui yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

38.4. Keanggotaan Dewan Pengawas Keuangan PERCASI terdir atas paling sedikit 3

(tiga) orang, yang pengisiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Umum.

38.5. Dewan Pengawas Keuangan PB PERCASI bertanggung jawab langsung kepada

Ketua Umum PB PERCASI.

Pasal 39

Susunan, Mekanisme Kerja, Jalur Pertanggung Jawaban

39.1. Susunan, mekanisme kerja, jalur pertanggung jawaban, dan sebagainya, mengenai

Komisi, diatur berdasarkan Peraturan Organisasi PERCAS I.

39.2. Ketua Umum dapat memberikan tugas khusus kepada Komisi berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Umum.

Pasal 40

Komisi di Tingkat Provi nsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan

40.1. Tata cara pengangkatan dan jumlah personalia komisi di tingkat Provinsi,

Kabupaten/Kota sAmpai Kecamatan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di

antara para anggota Komisi, diatur oleh Pengurus Provinsi PERCASI, Pengurus

Kabupeten/Kota PERCAS I sampai Pengurus Kecamatan PERCASI, berpedoman

pada ketentuan yang berlaku/diberlakukan di tingkat Pengurus Besar, dan

disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Pasal 41

Kriteria Pengurus PERCASI

41.1. Kriteria Umum

a. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk

mengelola organisasi

b. Mampu menjadi pengayom semua unsure masyarakat catur.

41.2.

Ketua Umum

a. Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga catur

b. Mempunyai kepemimpinan olahraga caatur yang handal

c. Mampu mempersatukan semua potensi olahraga catur di Pusat maupun

Provinsi/Kabupaten/Kota

d. Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan dan instansi terkait untuk

menunjang pembinaan olahraga catur

e. Mampu menggalang kerja sama dengan badan keolahragaan catur tingkat

regional dan dunia

f. Mampu menggalang dana untuk mengoptimalkan pembinaan olahraga catur

41.3. Wakil Ketua Umum

a. Mampu bekerja sama dengan Ketua Umum

b. Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum

c. Mampu mengoordinasi bidang-bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

41.4. Sekretaris Jenderal dan W akil Sekretaris Jenderal

a. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi baik tingkat nasional,

regional maupun dunia.

b. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina system

organisasi dan administrasi olahraga catur

c. Mampu menjabarkan rencana dan perintah menjadi keputusan Pengurus

41.5. Ketua Bidang dan Wakil Ketua Bidang

a. Mempunyai visi, pengetahuan, dan kemampuan manajemen khususnya

manajemen olahraga catur.

b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan

pembinaan olahraga catur.

c. Mempunyai visi yang luas tentang olahraga catur, organisasi, dan administrasi

olahraga

d. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi, baik tingkat nasional,

regional maupun dunia

e. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina syst em

organisasi dan administrasi olahraga

f. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang

ditanganinya.

g. Mampu menggalang kerja sama dengan anggota PERCASI Provinsi, Organisasi

Catur Negara lain dan organisasi catur tingkat regional/dunia

h. Mampu bekerja sama dengan Ketua Umum dan unsure Pengurus lainnya

41.6. Bendahara

a. Mempunyai visi, pengetahuan, dan kemampuan manajemen khususnya

manajemen olahraga catur.

b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk pengembangan dan

pembinaan olahraga catur

c. Mempunyai visi yang luas tentang olahraga catur, organisasi, dan administrasi

olahraga catur

d. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan komunikasi, baik tingkat nasional,

regional maupun dunia

e. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan koordinasi dalam membina syst em

organisasi dan administrasi olahraga catur.

f. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang

ditanganinya.

g. Mampu menggalang kerjasama dengan anggota PERCASI Provinsi organisasi

catur Negara lain, dan organisasi catur regional/dunia

h. Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan unsure pengurus lainnya.

41.7. Ketua Komisi dan Anggota

a. Mempunyai visi, pengetahuan, dan kemampuan manajemen, khususnya

manajemen olahraga catur

b. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya

c. Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan unsur pengurus lainnya

d. Mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai bidang yang

ditanganinya.

Pasal 42

Peraturan Pelengkap dan Pengisian Jabatan

42.1. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai pembagian tugas dan tanggung

jawab Pengurus PB PERCASI termasuk Komisi, akan diatur berdasarkan Peraturan

Organisasi PB PERCASI dengan ketentuan, peraturan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan setiap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah

Tangga.

42.2. Bila dalam pelaksanaan keputusan MUNAS, RAKERNAS atau Rapat Pleno

ditemukan anggota PB PERCASI yang menurut penilaian PB PERCASI tidak dapat

memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya, Ketua Umum PB

PERCASI mempunyai kewenangan untuk mengganti yang bersangkutan dengan

Surat Keputusan Ketua Umum PB PERCASI. Penggantian tersebut dilaporkan PB

PERCASI kepada RAKERNAS terdekat.

42.3. Bila terjadi kekosongan jabatan dalam susunan PB PERCASI oleh sebab apapun,

pengisiannya dilakukan oleh Ketua Umum PB PERCASI dengan Surat Keputusan

Ketua Umum PB PERCASI, dan selanjutnya wajib dilaporkan kepada RAKERNAS

terdekat.

Pasal 43

Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Besar

43.1. Pengurus B esar PERCASI dikukuhkan dan dilantik oleh Ketua Umum KONI PUSAT

di tempat kedudukan KONI PUSAT atau di tempat lain yang ditentukan kemudian,

dengan tata cara yang diatur berdasarkan peraturan Pengurus KONI PUSAT.

Pasal 44

Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Provinsi PERCASI/Kabupaten/Kota

44.1. Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Provinsi PERCASI/ PERCASI

Kabupaten/Kota dan PERCASI Kecamatan. Pengurus Provinsi PERCASI dikukuhkan

dan dilantik oleh Ketua Umum PB PERCASI berdasarkan Keputusan Ketua Umum

PB PERCASI.

44.2. Pengurus Kebupaten/Kota PERCASI bersangkutan, berdasakan Keputusan Ketua

Umum PERCASI Provinsi.

44.3. Pengurus Kecamatan PERCASI dikukuhkan dan dilantik oleh Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI yang membawahi pengurus Kecamatan PERCASI

bersangkutan, berdasarkan Keputusan Ketua PERCASI kabupaten/kota.

Pasal 45

Sanksi Organisasi Terhadap PERCASI P rovinsi.

45.1. Pengurus Provinsi PERCASI yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam)

bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 di atas kehilangan

haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan

PERCASI antara lain MUNAS, RAKERNAS, dan KE JURNAS.

45.2. Pengurus Besar PERCASI dapat mengukuhkan susunan Pengurus Provinsi

PERCASI yang telah direkomendasikan tertulis oleh Pengurus KONI Provinsi yang

berwenang.

45.3. Pengurus Provinsi PERCASI dapat mengukuhkan susunan pengurus tingkat

Kabupaten/Kota yang berwenang. Pengurus kabupaten/Kota PERCASI dapat

mengukuhkan susunan pengurus tingkat Kecamatan yang telah direkomendasikan

tertulis oleh Pengurus KONI Kecamatan yang berwenang.

45.4. Pengurus tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang telah dikukuhkan

oleh Pengurus Besar, Pengurus Provinsi PERCASI dan Pengurus Kabupaten

PERCASI/Kota, pelantikannya dapat dilakukan oleh PE RCASI Provinsi dan atau

Kabupaten/Kota sepanjang mendapat pendelegasian dari PB dan atau Pengurus

Provinsi PERCASI atau Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI yang bersangkutan.

Pasal 46

Sanksi Organisasi terhadap Pengurus kabupaten/Kota PERCASI dan atau Kecamatan.

46.1. Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI maupun Kecamatan yang masa bhaktinya telah

berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai ketentuan Pasal 44

di atas, kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan

seluruh kegiatan PERCA SI Provinsi maupun Kabupaten/Kota, ant ara lain:

Musyawarah, Rapat Kerja dan kejuaraan-kejuaraan.

Pasal 47

Dewan Penyantun PB PERCASI

47.1. Anggota Dewan Penyantun PB PERCASI terdiri atas :

a. Menteri-menteri yang membidangi kegiatan yang secara langsung tau tidak

langsung bersentuhan dengan olahraga catur.

b. Tokoh-tokoh masyarakat yang punya kepedulian besar terhadap olahraga catur.

c. Para sponsor olahraga catur yang menaruh perhatian serta bersedia menyantuni

kegiatan olahraga catur.

47.2. Masa bhakti anggota Dewan Penyantun PB PERCASI yang dipilih dan diangkat oleh

dan dalam MUNAS PERCASI adalah 4 (empat) tahun yaitu bersamaan dengan masa

bhakti PB PERCASI, dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

47.3. Sekretaris Jenderal PB PERCASI karena jabatannya (ex-officio) menjadi Sekretaris

Dewan Penyantun. Ketua Umum, dibantu Wakil Ketua Umum dan Sekretaris

jenderal, mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PB

PERCASI.

47.4. Tugas dan Wwenang Dewan Penyantun PB PERCASI adalah :

a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan PB

PERCASI.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus PB PERCASI, baik

dimunta maupun tidak.

c. Membantu, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik antara

masyarakat, pemerintah, dan Negara sahabat dengan PB PERCASI.

47.5. Dalam melaksanakan tugas dan ke wajibannya, Dewan Penyantun secara berkala

mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan PB PERCASI.

47.6. Dewan Penyantun wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan

oleh PB PERCASI misalnya MUNAS, RAKERNAS dan KEJURNAS.

Pasal 48

Dewan Penyantun PERCASI Provinsi

48.1. Anggota Dewan Penyantun PERCAS I Provinsi berjumlah paling banyak 7 (tujuh)

orang yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam MUSPROV, yang terdiri atas

seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan paling banyak 5 (lima) orang anggotanya.

Sekretaris Umum PERCASI Provinsi karena jabatannya (ex-officio) menjadi

Sekretaris Dewan Penyantun P rovinsi. Ketua dibantu oleh Wakil Ketua dan

Sekretaris mengoordinasi segala tugas dan wewenang Dewan Penyantun PERCASI

Provinsi.

48.2. Masa bhakti Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun, yaitu bersamaan dengan

masa bhakti Pengurus Provinsi PERCASI dan anggotanya dapat dipilih kembali

untuk masa bhakti berikutnya. Tugas dan Wewenang Dewan Penyantun PERCASI

Provinsi adalah sebagai berikut.

a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan

PERCASI Provinsi.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Provinsi PERCASI, baik

diminta maupun tidak.

c. Membantu, memelihara dn mengembangkan hubungan baik anatar masyarakat

catur dan Pemerintah Provinsi dan PERCASI Provinsi.

48.3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun PERCASI Provinsi

secara berkala mengadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan Pengurus

Provinsi PERCASI.

48.4. Dewan Penyantun PERCASI Provinsi wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi

yang diselenggarakan oleh PERCASI Provinsi, misalnya MUSPROV, RakerProv, dan

Kejuaraan-kejuaraan Provinsi.

Pasal 49

Dewan Penyantun PERCASI Kabupaten/Kota

49.1. Anggota Dewan Penyantun PERCASI Kabupaten/K ota berjulah paling banyak 5

(lima) orang yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam Musyawarah PERCASI

Kabupaten/ Musyawarah PE RCASI Kota, yang terdiri atas seorang Ketua, seorang

Wakil Ketua, dan paling banyak 3 (tiga) orang anggotanya.

49.2. Sekretaris PERCASI Kabupaten/Kota karena jabatannya (ex-officio) menjadi

Sekretaris Dewan Penyantun PERCASI Kabupaten/Kota. Ketua, dibantu Wakil Ketua

dan Sekretaris, mengoordinasi segala tugas dan we wenang Dewan Penyantun

PERCASI Kabupaten/Kota.

49.3. Masa bhakti Dewan Penyantun adalah 4 (emapt) tahun, yaitu bersamaan dengan

masa bhakti Pengurus Kabupaten PERCASI/Kota, dan anggotanya dapat dipilih

kembali untuk masa bhakti berikutnya.

49.4. Tugas dan wewenang Dewan Penyantun PERCASI Kabupaten/Kota adalah sebagai

berikut

a. Memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan

PERCASI Kabupaten/Kota.

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Kabupaten

PERCASI/Kota, baik diminta maupun tidak.

c. Membantu, memelihara dan mengembangkan hubungan baik antara masyarakat

dan pemerintah Kabupaten/Kota dengan PERCASI Kabupaten/Kota.

49.5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Penyantun PERCASI

Kabupaten/Kota secara berkala megadakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan

Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI.

49.6. Dewan Penyantun PERCASI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap kegiatan

resmi yang diselenggarakan oleh PERCASI Kabupaten/Kota, misalnya Musyawarah

PERCASI Kabupaten/Kota, Rapat Kerja PERCASI Kabupaten/Kota, dan Kejuaraan

Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Dewan Kehormatan PB PERCAS I.

50.1. Dewan Kehormatan PB PERCASI mempunyai anggota yang tidak dibatasi jumahnya,

yang terdir atas mantan Ketua Umum PB PERCASI, anggota pengurus atau anggota

kehormatan FIDE (Federation Interationale Des Echecs) dn tokoh olahraga catur

nasional yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi pengembangan

dan pembinaan olahraga carut nasional.

50.2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PB PERCASI bersifat bersifat penghargaan dan

penghormatan yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam MUNAS.

50.3. Keanggotaan Dewan Kehormatan berlaku untuk seumur hidup. Anggota Dewan

Kehormatan PB PERCASI wajib diundang dalam setiap kegia tan yang

diselenggarakan oleh PB PERCASI, misalnya MUNAS, RAKENAS dan KEJURNAS.

Fungsi dan tugas Dewan kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasrkan kaeputusan

Ketua Umum PB PERCASI.

Pasal 51

Dewan Kehormatan PERCASI Provinsi

51.1. Dewan Kehormatan PERCASI P rovinsi mempunyai anggota yang tidak dibatasi

jumlahnya, yang terdiri atas para mantan Ketua Umum PE RCASI Provinsi dan Tokoh

Olahraga Catur Provinsi yang telah mengabdi dan berjasa secara luar biasa bagi

pengembangan dan pembinaan olahraga catur Provinsi.

51.2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PERCASI Provinsi bersifat penghargaan dan

penghormatan yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam Musyawarah Provinsi.

51.3. Keanggotaan Dewan Kehormatan PERCASI Provinsi, berlaku untuk seumur hidup.

51.4. Anggota Dewan Kehormatan PE RCASI Provinsi wajib diundang dalam setiap

kegiatan yang diselenggarakan oleh PERCASI Provinsi misalnya MUSPROV

RAKERPROV dan KEJURPROV.

51.5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan

Ketua Umum PE RCASI Provinsi.

Pasal 52

Dewan Kehormatan PERCASI Kabupaten/Kota

52.1. Dewan Kehormatan PERCASI Kabupaten/Kota mempunyai anggota yang tidak

dibatasi jumlahnya, yang terdiri atas para mantan Ketua PE RCASI Kabupaten/Kota,

dan tokoh olahraga catur Kabupaten/Kota yang telah mengabdi dan berjasa secara

luar biasa bagi pengembangan dan pembinaan olahraga catur Kabupaten/Kota.

52.2. Keanggotaan Dewan Kehormatan PERCASI Kabupaten/Kota, bersifat penghargaan

dan penghormatan yang dipilih dan diangkat oleh dan di dalam Musyawarah

PERCASI Kabupaten/Kota. Keanggotaan.

52.3. Dewan Kehormatan PERCASI Kabupaten/Kota berlaku untuk seumur hidup.

52.4. Anggota Dewan Kehormatan PERCASI Kabupaten/Kota wajib diundang dalam setiap

kegiatan yang diselenggarakan oleh PERCASI kabupaten/Kota. Misalnya

MUSYAWARAH PERCASI Kabupa ten/Kota, RAPAT KERJA PERCASI

Kabupaten/Kota dan KEJUARA AN Kabupaten/Kota.

52.5. Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan

Ketua PERCASI Kabupaten/Kota.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 53

Musyawarah

53.1.

Musyawarah Nasional (MUNAS) PERCASI

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap Pengurus Provinsi PERCASI berhak mengeluarkan 1 (satu) suara di

dalam MUNAS.

2. Setiap PERCASI Provinsi berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk

setiap MUNAS.

3. Setiap anggota Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi PERCASI yang

terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara serta peninjau yang

diundang tidak mempunyai hak suara.

4. Setiap Instansi atau Organisasi catur yang mendapatkan undangan berhak

mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak

suara maupun hak berbicara.

5. Pengurus PB PERCASI tidak mempunyai hak suara di dalam MUNAS.

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. MUNAS diselenggarakan di tempat kedudukan PERCASI atau tempat lain di

Indonesia yang diputuskan oleh Pengurus PB PERCASI.

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang MUNAS

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap Pengurus

Besar dari anggota dan Pengurus Provinsi PERCASI yang berhak untuk

mengikuti MUNAS dimaksud, sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari

kalender sebelum MUNA S itu diselenggarakan. Di dalam pemberitahuan

tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam. Dan tempat

penyelenggaraan MUNAS dan diuraikan dengan singkat acara yang akan

dibicarakan.

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan

diputuskan di dalam MUNAS yang akan diselenggarakan, wajib dikirimkan

oleh Pengurus PB PE RCASI dan atau Panitia Pelaksana MUNAS yang

ditujukan kepada setiap dan seluruh peserta MUNAS yang berhak

sebagaimana dimaksud Pasal 53.1 (a) di atas, sekurang kurangnya 14 (empat

belas) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.

c. Kuorum

1. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 53.1 (b) di atas telah

dipenuhi, maka MUNAS adalah sah dan dapat memutuskan semua hal yang

dibicarakan, bilamana telah memenuhi kuorum yakni dihadiri oleh sekurang-

kurangnya setengah tambah satu dari jumlah PERCASI Provinsi.

2. Apabila pada saat berlangsungnya MUNAS ternyata kuorum sebagaimana

Pasal 53.1 (c). (1) di atas tidak dipenuhi, MUNAS ditunda untuk waktu paling

lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang

belum hadir mengikuti MUNAS, apabila setelah penundaan ternyata kuorum

belum juga dipenuhi, MUNAS dinyatakan sah dan dilanjut kan, serta dapat

mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan.

d. Pimpinan

1. MUNAS dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh Peserta MUNAS,

yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua

dan seorang Sekretaris.

2. Pimpinan MUNAS terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili PB . Selama Pimpinan

MUNAS sebagaimana dimaksud Pasal 53.1 (d).(1) di atas belum dipilih, untuk

sementara MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum PB PERCASI yang bertugas

untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib, Acara dan memilih Pimpinan

MUNAS.

e. Putusan

1. Setiap putusan yang diambil di dalam MUNAS dilakukan melalui Musyawarah

untuk mencapai muf akat. Namun bilamana musyawarah gagal mencapai

muf akat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah

bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan

tidak setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang

menyangkut diri orang dan untuk hal lain ditolak.

53.2.

Musyawarah Provinsi (MUSPROV) PERCASI

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap Pengurus PERCASI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerja

PERCASI Provinsi Penyelenggara MUSPROV berhak mengeluarkan 1 (satu)

suara.

2. Setiap Pengurus PERCASI kabupaten/Kota berhak mengirimkan sebanyak

banyaknya 2 (dua) orang utusan untuk setiap MUSPROV.

3. Setiap peninjau yang diundang dari organisasi catur yang belum menjadi

anggota PERCASI Provinsi dapat mengirimkan 1 (satu) orang dan tidak

memiliki hak suara.

4. Pengurus Provinsi PERCASI tidak mempunyai hak suara di dalam MUS PROV

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. MUSPROV diselenggarakan di tempat kedudukan PERCASI Provinsi atau di

tempat lain yang diputuskan oleh Pengurus Provinsi PERCASI

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang MUS PROV

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap Pengurus

Kabupaten PERCA SI/Kota yang berhak untuk mengikuti MUS PROV

dimaksud, sekurang kurangnya 21 (duapuluh satu) hari kalender sebelum

MUSPROV itu diselenggarakan. Di dalam pemberitahuan tersebut juga harus

dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan MUSPROV dan

diuraikan dengan singkat acara yang akan dibicarakan

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan

diputuskan di dalam MUSPROV yang akan diselenggarakan wajib dikirimkan

oleh Pengurus Provinsi PERCASI dan atau Panitia Pelaksana MUSPROV

yang ditujukan kepada setiap dan seluruh peserta MUSPROV yang berhak

sebagaimana dimaksud Pasal 53.2. (a) (2) di atas, sekurang-kurangnya 14

(empat belas) hari kalender sebelum MUSPROV diselenggarakan.

c. Kuorum

1. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 53.2(b) di atas telah

dipenuhi, MUSPROV adalah sah dan dapat memutuskan semua hal yang

dibicarakan bilamana telah memenuhi kuorum yakni dihadiri oleh sekurang

kurangnya setengah tambah satu dari jumlah anggota PERCASI

Kabupaten/Kota.

2. Apabila pada saat berlangsungnya MUSPROV ternyata kuorum sebagaimana

Pasal 53.2(c) (1) di atas tidak dipenuhi, MUSPROV ditunda untuk aktu paling

lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang

belum hadir mengikuti MUSPROV. Apabila setelah penundaan ternyata

kuorum belum juga dipenuhi, MUSPROV dinyatakan sah dan dilanjutkan,

serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap hal yang

dibicarakan.

d. Pimpinan

1. MUSPROV dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta

MUSPROV, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu seorang Ketua, 3 (tiga)

orang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.

2. Pimpinan MUSPROV terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI dan 2 (dua) orang mewakili PERCASI Provinsi.

3. Selama Pimpinan MUSPROV sebagaimana dimaksud Pasal 53.2(d)(1) di atas

belum dipilih, untuk sementara MUSPROV dipimpin oleh Ketua Umum

PERCASI Provinsi yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib

dan Acara dan memilih Pimpinan MUSPROV

e. Putusan

1. Setiap putusan diambil di dalam MUSPROV dilakukan melalui musyawarah

untuk mencapai muf akat. Namun bilamana musyawarah gagal mencapai

muf akat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah

bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan

yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi

yang menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain ditolak.

53.3.

Musyawarah Kabupaten/Kota (MUSKAB/KOT)

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap Pengurus Percasi Kecamatan/Pengurus Klub Catur yang sudah

menjadi anggota, yang ada di wilayah kerja PERCASI kabupaten/Kota berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara

2. Setiap pengurus PERCASI Kecamatan/Pengurus Klub Catur berhak

mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk hadir dalam Musyawarah PERCASI

Kabupaten/Kota

3. Setiap Peninjau yang diundang dari organisasi catur yang belum menjadi

anggota PERCASI Kabupaten/Kota dapat mengirimkan sat u orang utusan

tetapi tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.

4. Pengurus kabupaten/Kota PERCASI tidak mempunyai hak suara di dalam

Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota.

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota diselenggarakan di tempat

kedudukan PERCASI Kabupaten/Kota atau tempat lain yang diputuskan oleh

Pengurus Kabupaten/ Kota PERCASI

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Musyawarah

PERCASI Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat

terakhir setiap Pengurus PERCAS I Kecamatan/Klub Catur yang berhak

mengikuti Musyawarah PERCASI kabupaten/Kota dimaksud. Sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musya warah PERCASI

Kabupaten/Kota itu diselenggarakan. Di dalam pemberitahuan tersebut juga

harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat Penyelenggaraan Musyawarah

PERCASI Kabupaten/Kota dan diuraikan dengan singkat acara yang akan

dibicarakan.

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan

diputuskan did ala Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota yang akan

diselenggarakan wajib dikirimkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI

dan atau Panitia Pelaksana Musya warah PERCASI Kabupaten/Kota yang

ditujukan kepada setiap dan seluruh peserta Musyawarah PERCASI

Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 53.3.(b)(2) di

atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum MUSKAB/KOT

diselenggarakan.

c. Kuorum

1. apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 53.3.(b)(2)

di atas telah

dipenuhi, Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota adalah sah dan dapat

meutuskan semua hal yang dibicarakan bilamana telah memenuhi kuorum

yakni dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah

setiap Pengurus Kecamatan/Klub Catur.

2. Apabila pada saat berlangsungnya Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota

ternyata kuorum sebagaimana Pasal 53.3. (c)(1) di atas tidak dipenuhi

musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota ditunda untuk waktu paling lama 60

(enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum

hadir mengikuti Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota. Apabila setelah

penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musya warah PERCASI

Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil

keputusan secara sah mengenai setiap hal yang dibicarakan.

d. Pimpinan

1. Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih

dari dan oleh peserta Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota, yang terdiri

atas 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan

seorang Sekretaris.

2. Pimpinan Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota terdiri atas 2 (dua) orang

mewakili PERCASI Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) orang mewakili PERCASI

Kecamatan/Klub Catur.

3. Selama Pimpinan Musya warah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

Pasal 53.3.(d)(1) di atas belum dipilih, untuk sementara Musyawarah

PERCASI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua PERCA SI Kabupaten/Kota

yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan

memilih Pimpinan Musyawarah PERCASI K abupaten/Kota.

e. Putusan

1. Setiap putusan yang diambil di dalam Musyawarah PE RCASI Kabupaten/Kota

dilakukan melalui musya warah untuk mencapai mufakat. Namun bilamana

musyawarah gagal mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan

suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara

yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan

yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi

yang menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain ditolak.

53.4.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

a. MUNA S Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu oleh Pengurus PB

PERCASI bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan

tegas mengenai hal-hal yang akan dibicarakan.

b. MUNA SLUB juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling

sedikit setengah tambah satu dari jumlah anggota PERCASI Provinsi yang ada,

dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan t egas

mengenai hal-hal yang akan dibicarakan. PB PERCASI diwajibkan

menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut.

c. Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan utnuk menghadiri MUNASLUB

ini adalah sama dengan MUNAS sebagaimana diatur di dalam Pasal 53.1(a) di

atas

d. Tempat penyelenggaraan MUNASLUB adalah di tempat kedudukan PB

PERCASI atau tempat lain di Indonesia yang diputuskan oleh PB PERCASI

e. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan

pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi MUNAS sebagaimana

tercantum di dalam Pasal 53.1.(b) sampai dengan Pasal 53.1.(e) di atas

53.5.

Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB)

a. MUSPROVLUB dapat diselenggarakan sewaktu waktu oleh Pengurus Provinsi

PERCASI bilamana dianggap perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan

tegas mengenai hal-hal yang akan dibicarakan.

b. MUSPROVLUB juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling

sedikit setengah tambah satu dari jumlah PERCASI Kabupaten/Kota yang ada di

wilayah Provinsi tersebut, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan

secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus

Provinsi PERCASI diwajibkan menyelenggarakan MUSPROVLUB bila ada

permintaan tersebut

c. Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan untuk menghadiri Musyawarah

PERCASI Provinsi Luar Biasa adalah sama dengan MUSPROV sebagaimana

diatur di dalam Pasal 53.2. (a) di atas

d. Tempat penyelenggaraan MUSPROVLUB adalah ditempat kedudukan PERCASI

Provinsi atau tempat lain yang diputuskan oleh Pengurus Provinsi PERCASI.

e. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan

pengambilan putusan adalah sam dengan ketentuan bagi MUS PROV

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 53.2(b) sampai dengan Pasal 53.2(e) di

atas

53.6.

Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (MUSKABLUB/KOTLUB)

a. Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota Luar Biasa dapat diselenggarakan

sewaktu-waktu oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI bilamana dianggap

perlu, dengan menyebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal-hal yang

akan dibicarakan.

b. Musyawarah PERCASI Kabupaten/Kota Luar Biasa juga dapat diselenggarakan

atas permintaan tertulis dari paling sedikit setengah tambah satu dari jumlah

Pengurus Kecamatan/Klub Catur PERCASI yang ada di wilayah kerja PERCASI

Kabupaten/Kota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara

singkat dan tegas mengenai hal-hal yang akan dibicarakan. Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI diwajibkan menyelenggarakan Musyawarah PERCASI

Kabupaten/Kota Luar Biasa bila ada permintaan tersebut.

c. Ketentuan tentang hak suara dan jumlah utusan untuk menghadiri

MusKabLub/KotLub adalah sama dengan Musyawarah PERCASI

Kabupaten/Kota sebagaimana diatur di dalam Pasal 53. 3. (a) di atas.

d. Tempat penyelenggaraan MusKab/Kot Luar Biasa adalah di tempat kedudukan

PERCASI Kabupaten/Kota atau tempat lain yang diputuskan oleh Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI.

e. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kourum, pimpinan dan

pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi MusKab/Kota

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 53.3. (b) di atas.

Pasal 54

Rapat

54.1. Beberapa macam rapat dalam jajaran PERCASI, tingkatannya adalah sebagai

berikut

a. Rapat Teknis Operasional

b. Rapat Pengurus Inti

c. Rapat Pleno

d. Rapat Kerja Nasional

54.2.

Rapat Teknis Operasional

a. Rapat Teknis Operasional PB PERCASI adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian

Pengurus PB PERCASI untuk membahas dan memutuskan segala persoalan

teknis operasional dan bersifat khusus.

b. Rapat teknis operasional diadakan sekurang-kurangnya sat u kali dalam 1 (satu)

minggu dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman

penyelesaian masalah yang bersifat teknis operasional.

54.3.

Rapat Pengurus Inti

a. Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh Pengurus Inti, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua

Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara.

b. Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang

dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, terutama yang

menyangkut masalah kebijakan

c. Bilamana diperlukan, Rapat Pengurus Inti dapat mengundang Ketua Bidang dan

Ketua Komisi/Anggota

d. Rapat Pengurus Inti diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu)

minggu

54.4.

Rapat Pleno

a. Rapat Pleno PB PERCASI adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus PB

PERCASI.

b. Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta

memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan:

1. Persiapan penyelenggaraan kegiatan PB PERCASI

2. MUNAS, RAKERNAS , KEJURNAS

3. Partisipasi di dalam event internasional

4. Rencana pelepasan asset PB PERCASI, baik berupa barang tidak bergerak

maupun bergerak termasuk uang.

5. Kegiatan PERCASI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa

pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan/keikutsertaan di dalam

pasar modal

c. Rapat Pleno adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan

apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu (1/2 + 1) dari

jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda selama 60

(enampuluh) menit dan dapat dilanjutkan atas persetujuan peserta.

d. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan.

e. Undangan untuk Rapat Pleno harus dilakukan secara tertulis ke alamat setiap

anggota PB PERCASI paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum rapat dimaksud

dilaksanakan dan undangan tersebut harus mencantumkan secara jelas hari,

tanggal, waktu, tempat, serta acara rapat .

54.5.

Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap anggota/PERCASI Provinsi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam

setiap Rapat Kerja Nasional

2. Setiap anggota berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan dalam detiap Rapat

Kerja Nasional

3. Setiap Instansi atau organisasi lain yang mendapatkan undangan berhak

mengirimkan 1 (satu) orang utusan yang berstatus sebagai peninjau dan tidak

memiliki hak suara

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diselenggarakan di tempat kedudukan PB

PERCASI atau tempat lain di Indonesia yang diputuskan oleh Pengurus Besar

PERCASI.

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang Rapat Kerja

Nasional dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap

Pengurus Provinsi PERCASI (anggota) sekurang-kurangnya 14 (empat belas)

hari kelender sebelum RAKERNAS itu diselenggarakan. Di dalam

pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam, dan tempat

penyelenggaraan RAKERNAS dan diuraikan dengan singkat acara yang akan

dibicarakan.

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas dan

diputuskan di dalam RAKERNAS yang akan diselenggarakan wajib dikirimkan

oleh Pengurus Besar PERCASI dan atau Panitia Pelaksana yang ditunjuknya

kepada setiap anggota.sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum

RAKERNAS diselenggarakan.

c. Kuorum

1. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 54.5.(b) di atas telah

dipenuhi, RAKERNAS adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang

dibicarakan, apabila RAKERNAS dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah

tambah satu utusn yang sah dari jumlah anggota yang ada.

2. Apabila pada saat berlangsungnya RAKERNAS ternyata kuorum

sebagaimana Pasal 54. 5 (c) (1) di atas tidak dipenuhi, RAKERNAS ditunda

untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan

bagi utusan yang belum hadir mengikuti RAKERNAS. Apabila setelah itu

ternyata kuorum belum juga dipenuhi, RAKERNAS dinyatakan sah dan

dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai setiap

hal yang dibicarakan.

d. Pimpinan

RAKERNAS dipimpin oleh Ketua Umum PB PERCASI didampingi 4 (empat )

orang Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Bilamana Ket ua Umum

berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah seorang Wakil Ketua Umum PB

PERCASI sebagai pimpinan rapat.

e. Putusan

1. Setiap putusan yang diambil di dalam RAKERNAS dilakukan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bilamana musyawarah gagal

mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara,dan putusan

adalah sah bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara, yang setuju dan yang tidak

setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang

menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain ditolak.

54.6.

Rapat di Tingkat PERCASI Provinsi dan PERCASI Kabupaten/Kota

Pengurus Provinsi PERCASI, dan PERCASI Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapat

Teknis Operasional, Rapat Pengurus Inti, Rapat Pleno, dengan berpedoman pada ketentuan

Pasal 54.2 Pasal 54.3 Pasal 54.4 serta dengan mengingat kondisi dan status di daerahnya

masing-masing.

54.7.

Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV)

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap Pengurus Kabupaten PERCASI/Kota yang ada di wilayah PERCASI

Provinsi penyelenggara RAKERNAS berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara

2. Setiap Pengurus Kabupaten PERCASI/Kota berhak mengirimkan 2 (dua)

orang utusan untuk setiap RAKERNAS.

3. Setiap peninjau yang diundang yang belum menjadi anggota PERCASI

Provinsi dapat mengirimkan satu orang dan tidak memiliki hak suara.

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. RAKERPROV diselenggarakan di tempat kedudukan PERCASI Provinsi atau

tempat lain yang diputuskan oleh Pengurus Provinsi PERCASI.

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang RAKERPROV

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir setiap Pengurus

Kabupaten PERCASI/Kota yang berhak untuk mengikuti RAKERPROV

dimaksud, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

RAKERPROV itu diselenggarakan. Di dalam pembertahuan tersebut juga

harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat penyelenggaraan

RAKERPROV dan uraikan dengan singkat acara yang akan dibicarakan.

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan, dibahas, dan

diputuskan di dalam RAKERPROV yang akan diselenggarakan, wajib

dikirimkan oleh Pengurus Provinsi PERCASI dan atau Panitia Pelaksana

RAKERPROV yang ditujukan kepada setiap dan seluruh peserta

RAKERPROV yang berhak sebagamana dimaksud Pasal 54.6. (b).(2) di atas,

sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum RAKERPROV

diselenggarakan.

c. Kuorum

1. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud P asal 54.6 (b) (2) di atas

telah dipenuhi, RAKERPROV adalah sah dan dapat memutuskan semua hal

yang dibicarakan bilamana telah memenuhi kuorum yakni dihadiri oleh

sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI

2. Apabila pada saat berlangsungnya RAKERPROV ternyata kuorum

sebagaimana Pasal 54.7. (c) (1) di atas tidak dipenuhi, RAKERPROV ditunda

untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan

kepada utusan yang belum hadir mengikuti RAKERPROV. Apabila setelah

penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, RAKERPROV dinyatakan

sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai

setiap hal yang dibicarakan.

d. Pimpinan

Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Ketua Umum PERCASI Provinsi didampingi 3

(tiga) orang Wakil Ketua Umum dan Sekret aris Umum. Bilamana Ketua Umum

berhalangan dapat diwakilkan kepada salah seorang Wakil Ketua Umum

PERCASI Provinsi sebagai pimpinan rapat.

e. Putusan

1. Setiap putusan yang diambil di dalam RAKERPROV dilakukan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bilamana musyawarah gagal

mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan

adalah sah bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara, yang setuju dan yang tidak

setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang

menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain ditolak.

54.8.

Rapat Kerja Kabupaten/Kota

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

1. Setiap Pengurus PERCASI Kecamatan/Klub Catur dari anggota yang berada

di wilayah kerja PERCASI Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan

RAKERKAB/K OT berhak mengeluarkan 1 (satu) hak suara di dalam setiap

RAKERKAB/K OT.

2. Setiap Pengurus PERCASI Kecamatan/Klub Catur dari anggot a Pengurus

PERCASI kabupaten/Kota berhak mengirimkan 2 (dua) orang utusan untuk

RAKERKAB/K OT

3. Setiap peninjau yang diundang dari yang belum menjadi anggota PERCASI

Kabupaten/Kota dapat mengirimkan satu orang tetapi tidak memiliki hak

suara.

b. Tempat dan Pemberitahuan

1. RAKERKAB/K OT diselenggarakan di tempat kedudukan PERCASI

Kabupaten/Kota atau tempat lain yang diputuskan oleh Pengurus

Kabupaten/Kota PERCASI

2. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan tentang

RAKERKAB/K OT dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat terakhir

setiap Pengurus Kecamatan/Klub Catur PERCASI dari anggota yang berhak

untuk mengikuti RAKERKAB/KOT sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari

kalender sebelum RAKERKAB/KOT itu diselenggarakan. Di dalam

pemberitahuan tersebut juga harus dijelaskan hari, tanggal, jam dan tempat

penyelenggaraan RAAKERKAB/KOT dan diuraikan dengan singkat acara

yang akan dibicarakan.

3. Bahan-bahan tertulis yang akan dilaporkan, dibicarakan dibahas dan

diputuskan di dalam RAKERKAB/KOT yang akan diselenggarakan, wajib

dikirimkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI dan atau Panitia

Pelaksana RAKERKAB/K OT yang ditujukan kepada setiap dan seluruh

peserta RAKERKAB/KOT yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 54.8

(b).(2) di atas sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum

RAKERKAB/K OT diselenggarakan.

c. Kuorum

1. Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 54.8 (b).(2) di atas

telah dipenuhi, RakerKab/Kot adalah sah dan dapat memutuskan semua hal

yang dibicarakan bilamana telah memenuhi kuorum yakni dihadiri oleh

sekurang-kurangnya setengah tambah satu dari jumlah anggota.

2. Apabila pada saat berlangsungnya RakerKab/Kot ternyata kuorum

sebagaimana Pasal 54.8 (c).(1) di atas tidak dipenuhi, RakerKab/Kot ditunda

untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan

kepada utusan yang belum hadir mengikuti RakerKab/Kot. Apabila setelah

penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, RakerKab/Kot dinyatakan

sah dan dilanjutkan, serta dapat mengambil keputusan secara sah mengenai

setiap hal yang dibicarakan

d. Pimpinan

RakerKab/Kot dipimpin oleh Ketua PERCASI Kabupaten/Kota didampingi 2 (dua)

orang Wakil Ketua dan Sekretaris. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakilkan

kepada salah seorang Wakil Ketua PERCASI Kabupaten/Kota sebagai pimpinan

rapat.

e. Putusan

1. Setiap putusan yang diambil di dalam RakerKab/Kot dilakukan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun bilamana musyawarah gagal

mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara, dan putusan

adalah sah bilamana disetujui oleh lebih dari 50% suara yang sah.

2. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara, yang setuju dan yang tidak

setuju sama banyaknya, keputusan ditentukan dengan undian bagi yang

menyangkut diri orang dan untuk hal-hal lain ditolak.

BAB V I

KEJUARAAN

Pasal 55

Tugas dan Kurun Waktu Penyelenggaraan.

55.1.

Kejuaraan Kabupaten/Kota

a. PERCASI Kabupaten/kota bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan

Kejuaraan kabupaten/Kota sebagai puncak kegiatan olahraga catur di

Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan sedapat mungkin sekali dalam setiap

tahun.

b. Persiapan dan penyelenggaraan Kejuaraan Kabupaten/Kot a, dilakukan dengan

berpedoman pada Peraturan Kejuaraan Provinsi yang berlaku serta Peraturan

PERCASI Provinsi yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan

Kejuaraan Kabupaten/Kota.

55.2.

Kejuaraan Provinsi

a. PERCASI Provinsi bert ugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Kejuaraan

Provinsi, sebgai puncak kegiatan olahraga catur di Provinsi, yang

diselenggarakan sedapat mungkin sekali dalam setiap tahun.

b. Persiapan dan penyelenggaraan Kejuaraan Provinsi, dilakukan dengan

berpedoman pada Peraturan Kejuaraan Nasional yang berlaku serta Peraturan

PB PE RCASI yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan

KEJURNAS.

55.3.

Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)

a. PB PERCASI memberi tugas kepada P ERCASI Provinsi yang ditunjuk sebagai

penyelenggara KEJURNAS untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan

KEJURNAS sebagai puncak kegiatan olahraga catur di Indonesia yang

diselenggarakan sekali dalam setahun.

b. Peraturan KEJURNAS dipersiapkan oleh PB PERCA SI dan kemudian

disampaikan kepada RAKERNAS terdekat untuk disahkan.

c. Persiapan dan penyelenggaraan KEJURNAS dilakukan sesuai dengan peraturan

KEJURNAS yang berlaku.

d. Peraturan KEJURNAS membuat ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Minimal mempertandingkan 8 kelas termasuk Kelas Senior Putera/Puteri,

Junior Putera/Puteri menurut kelompok umur. Yang merupakan kelompok

wajib untuk dipertandingkan.

2. Untuk dapat dipertandingkan dalam satu Kelompok Umur, pesertanya harus

paling sedikit berjumlah 8 orang.

3. Setiap kelompok yang dipertandingkan dalam KEJURNAS wajib diikuti oleh 4

(empat) peserta wakil PERCASI Provinsi.

4. Daerah Penyelenggara KEJURNAS dibebaskan dari jatah peserta dan

karenanya dapat mengikuti setiap dan seluruh kelompok dan nomor yang

dipertandingkan.

5. Peserta yang pada KEJURNAS sebelumnya keluar sebagai juara kelompok

umur tertentu, diharuskan naik ke kelompok umur diatasnya, walaupun

usianya masih memungkinkan untuk bermain dalam kelompok umur yang

lama.

6. Tata cara upacara pembukaan/penutupan KEJURNAS akan diatur sendiri.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 56

Pembukuan

56.1. Pelaksanaan pembukuan dan keuangan PERCAS I untuk semua tingkat, baik di PB

maupun di Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa terkecuali, dilaksanakan sesuai dengan

prinsip pembukuan yang berlaku secara umum di Indonesia.

56.2. Tahun buku PERCASI untuk semua tingkat, baik di PB maupun

Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa kecuali, dimulai pada tanggal 1 januari dan diakhiri

pada tanggal 31 Desember

Pasal 57

Pertanggungjawaban Keuangan

57.1. Pengurus Besar PERCASI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan tahunan

kepada dan di dalam Munas atau Rakernas.

57.2. Pengurus Provinsi PERCASI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan

tahunan kepada dan di dalam Musprov atau Rakerprov..

57.3. Pengurus Kabupaten/Kota PERCASI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan

tahunan kepada dan di dalam Muskab/Kot atau Rakerkab/Kot.

57.4. Apabila diselenggarakan MUNAS Luar Biasa, Musprov Luar Biasa, Muskab/Kot Luar

Biasa, Pengurus Besar PERCASI, Pengurus Provinsi PERCASI, Pengurus

Kabupaten/Kota Percasi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

keuangan.

BAB VI II

LAIN – LAIN

Pasal 58

Usaha Pelengkap

58.1. Dalam rangka memenuhi setiap dan segala hak dan kewajiban PB PERCASI

sebagaimana dirinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,

Pengurus Besar P ERCASI dapat mendirikan dan membentuk badan usaha dan atau

lembaga pelengkap yang dianggap perlu dan badan usaha atau lembaga dimaksud

sepenuhnya merupakan tanggungjawab PB PERCA SI.

58.2. Badan Usaha dan atau lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh PB PERCASI

sebagaimana dimaksud Pasal 58.1 di atas harus dilaporkan kepada dan di dalam

RAKERNAS PERCASI terdekat untuk mendapatkan persetujuan dan apabila

RAKERNAS menolak memberikan persetujuannya, usaha dan atau lembaga

dimaksud harus segera dihentikan dan atau dibubarkan.

Pasal 59

Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga

59.1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah

Tangga hanya dapat disahkan oleh MUNAS, apabila perubahan dan atau

pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RAKERNAS.

59.2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh MUNAS atau RAKERNAS

apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh sedikitnya 2/3

(dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam MUNAS

atau RAKERNAS.

59.3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga

hanya dapat disahkan oleh MUNAS atau RAKERNAS dengan cara seperti tersebut

pada Pasal 59.1 dan 59.2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh MUNAS

atau RAKERNAS.

Pasal 60

Peraturan/Keputusan

60.1. Segala sesuatu yang tidak diatur dan atau belum cukup diatur oleh Anggaran Rumah

Tangga ini, akan diatur oleh Pengurus Besar PERCASI di dalam satu atau beberapa

Peraturan Organisasi PERCASI.

60.2. Peraturan dan atau keputusan dimaksud Pasal 60.1

di atas tidak boleh bertentangan

dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga

dan atau setiap Keputusan MUNAS/RAKERNAS

BAB IX

MASA BERLAKU DAN PERATURAN PERALIHAN

Pasal 61

Masa Berlaku

61.1. Anggaran Rumah Tangga PERCASI yang pertama berlaku sejak berdirinya

PERCASI pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Anggaran Rumah Tangga tersebut

telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan.

61.2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Rumah Tangga PERCASI

telah dilakukan Kongres PERCASI tahun 1969, yang diselenggarakan di Surabaya.

61.3. Perubahan/penyempurnaan kedua terhadap Anggaran Rumah Tangga PERCASI

telah dilakukan oleh Kongres PERCASI tahun 1971 yang diselenggarakan di Padang.

61.4. Perubahan/penyempurnaan ketiga terhadap Anggaran Rumah Tangga PERCASI

telah dilakukan Musyawarah Nasional PERCASI Tahun 1990 di Jakarta.

61.5. Perubahan/penyempurnaan keempat terhadap Anggaran Rumah Tangga PERCASI

telah dilakukan Musyawarah nasional PERCASI tahun 2003 di Semarang.

61.6. Perubahan/Penyempurnaan kelima terhadap Anggaran Rumah Tangga PERCASI

telah dilakukan oleh Tim Penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga

PERCASI, pada hari jumat tanggal Juni 2006, berdasarkan mandat yang diberikan

oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa PERCASI tahun 2005, dengan Keputusan

Noor: 04/Munaslub/2005.

61.7. Perubahan/penyempurnaan keenam terhadap Anggaran Rumah Tangga ini telah

dipersiapkan oleh tim penyelesaian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

PERCASI yang dibentuk oleh RAKERNAS PERCASI 2005 yang diselenggarakan di

Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 4 Agustus 2005, dengan Keputusan

Nomor: 03/RAKERNAS/2005

a. Dibahas dan disetujui oleh RAKERNAS PERCASI Tahun 2006 yang

diselenggarakan di Batam, KEPRI pada t anggal 25 Juli 2006

Pasal 62

Peraturan Peralihan

Setiap dan seluruh anggota yang sudah ada pada saat berlakunya Anggaran Rumah

Tangga ini, dianggap telah memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan

sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini

Kerangka AD/ART

Anggaran Dasar

1. Strktur Organisasi

2. Keanggotaan

3. Kejuaraan

4. Rangkap Jabatan

Anggaran Rumah Tangga

Kotak Pencarian

PENGUNJUNG ONLINE

Blog Archive

.

Thursday, 27 February 2014

Anggara Rumah Tangga PERCASI 2011

No comments:

Post a Comment

Percagama

Daftar Link

Download

Kuis Catur

Catur Online

Komentar